Tingkatkan Mutu dan Transparansi Layanan, Poltekkes Kemenkes Ternate Gelar Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan

TERNATE – Dalam upaya memperkuat tata kelola institusi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) Ternate sukses menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan pada Jumat, 10 Juli 2026. Bertempat di lingkungan kampus Poltekkes Kemenkes Ternate, forum strategis ini dipimpin langsung oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Ternate, Bapak Ridwan Yamko, SKM, M.Kes, serta dihadiri oleh jajaran panitia, sivitas akademika, dan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) lintas sektor. Kegiatan diawali dengan pembukaan resmi oleh Direktur, yang dilanjutkan dengan pemaparan komprehensif mengenai Profil Poltekkes Kemenkes Ternate serta draf 20 Standar Pelayanan Non-Akademik yang telah disusun. Salah satu fokus utama yang dibahas secara mendalam adalah standar pelayanan beasiswa prestasi. Beasiswa ini mencakup prestasi akademik maupun non-akademik, seperti bidang olahraga, seni, Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat nasional khusus Poltekkes, kemahiran (skill) keperawatan dan kebidanan, debat bahasa Inggris, hingga berbagai agenda yang diselenggarakan langsung oleh Kementerian Kesehatan. Forum ini berlangsung sangat interaktif dengan masuknya berbagai sumbangsih pemikiran, saran, dan evaluasi kritis dari para tamu undangan. Kepala Satuan Intern (SKI) Balai Kekarantinaan Kesehatan Ternate menyarankan penguatan aspek legalitas dengan menambahkan 14 komponen dasar hukum pada pelayanan beasiswa. Sementara itu, Kepala Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) menekankan pentingnya merujuk pada Peraturan Menteri No. 39 sebagai regulasi formatif, mengusulkan penerapan Sistem MERIT dalam perekrutan dan mutasi pegawai, serta penajaman aturan pemanfaatan sekaligus penggunaan sarana prasarana. Aspirasi visioner juga datang dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate yang menitipkan harapan besar agar Poltekkes Ternate terus mendongkrak standar layanannya. Hal ini mengingat ekosistem kesehatan di Maluku Utara dalam 10 tahun ke depan akan sangat bergantung pada kualitas lulusan Poltekkes Kemenkes Ternate. Pihak IAIN juga meminta komitmen jangka panjang institusi terhadap dampak nyata layanan bagi masyarakat, khususnya di Kota Ternate. Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Ternate menegaskan bahwa Dinkes merupakan pengguna (user) utama dari lulusan Poltekkes. Dinkes berharap kehadiran Poltekkes semakin dirasakan langsung oleh masyarakat melalui program konkret seperti penyediaan layanan informasi publik khusus, konsultasi berkala, serta program Cek Kesehatan Gratis (CKG) berkala dalam agenda pengabdian masyarakat, termasuk kontribusi nyata dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Dukungan kemitraan juga diapresiasi oleh pihak Kelurahan Tanah Tinggi Barat yang selama ini telah membangun kerja sama yang sangat baik dalam fasilitasi pembuatan surat keterangan domisili bagi mahasiswa. Dari perspektif akademik tingkat tinggi, Wakil Rektor III Universitas Khairun (Unkhair) memberikan sejumlah catatan evaluasi penting. Pihaknya mengapresiasi bimbingan intensif dosen dalam menyukseskan Ujian Kompetensi (UKOM) mahasiswa, namun memberikan masukan strategis terkait pemetaan lulusan terbaik agar tidak selalu keluar dari Maluku Utara, pengaturan ketat masa cuti akademik, pengadaan semester pendek, serta penertiban penggunaan logo institusi. Selain itu, Unkhair mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pencegahan kekerasan seksual guna mengantisipasi kegaduhan dan menjaga integritas lingkungan keorganisasian mahasiswa, serta menyarankan agar fasilitas sarana prasarana yang digunakan pihak eksternal dapat dipungut biaya retribusi demi mengoptimalkan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Merespons seluruh masukan tersebut, Direktur Poltekkes Kemenkes Ternate, Ridwan Yamko, SKM, M.Kes, menyampaikan apresiasi yang mendalam dan menegaskan bahwa momentum ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh institusi. Terkait kompetensi pengajar, Direktur menjelaskan bahwa kurikulum Poltekkes saat ini telah seragam secara nasional. Fokus utama institusi sekarang adalah menjaga dan menyetarakan kompetensi dosen yang berasal dari berbagai penjuru Indonesia melalui kewajiban pemenuhan minimal 20 jam pelajaran pelatihan per pegawai. Persiapan ekstra juga terus dilakukan guna mendampingi mahasiswa menghadapi UKOM. Namun, Direktur menegaskan bahwa konversi prestasi menjadi SKS tidak dapat diberlakukan pada perguruan tinggi vokasi demi memastikan seluruh SKS diperoleh dari hasil pembelajaran klinik yang siap kerja. Mengenai isu kemahasiswaan dan tata kelola internal, Direktur memastikan bahwa pembinaan organisasi mahasiswa mutlak menjadi tanggung jawab institusi dan akan segera diteruskan kepada Wakil Direktur III untuk diakomodir secara ketat. Penelusuran alumni (tracer study) juga telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktur, di mana sebaran alumni kini telah menembus pasar kerja internasional termasuk di Arab Saudi. Untuk kebijakan akademik, cuti tidak diperkenankan pada semester 1 dan 2 demi menjaga penguasaan mata kuliah dasar. Menjawab tantangan pengabdian masyarakat, Poltekkes Ternate telah bersinergi dengan Puskesmas Kalumata dalam menyukseskan program nasional melalui kegiatan CKG. Terakhir, Direktur juga menyoroti dinamika polemik anggaran di Pemerintah Daerah yang kerap menjadi tantangan tersendiri dalam penyerapan tenaga kesehatan secara maksimal. Rangkaian Forum Konsultasi Publik ini ditutup dengan pembacaan Maklumat Pelayanan yang telah disusun bersama, dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Tindak Lanjut Konsultasi Publik oleh seluruh tamu undangan sebagai wujud komitmen kolektif demi kemajuan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan di Maluku Utara. (Humas)